Onenewsbengkulu.com | Rejang Lebong - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu menurunkan tim untuk melakukan monitoring penyelenggaraan Program High Talent Class (PHTC) Sekolah Unggul Garuda di Eks Balai Diklat BPKSDM, Desa Mojorejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.

Monitoring ini dilakukan sebagai tindak lanjut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Perpres Nomor 2 Tahun 2025, sekaligus bagian dari agenda pengawasan tema pendidikan pada triwulan IV tahun 2025.

Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu, Sugimulyo, turun langsung ke lapangan melakukan monitoring. Ia hadir bersama Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) Darhilman, serta anggota tim Fransiskus Xaverius Sinaga.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Perwakilan BPKP dan tim turut didampingi Kabid Aset BPKD Kabupaten Rejang Lebong, Dodi Isgianto, S.Sos, serta Kabid Penelitian, Pengembangan, dan Kerjasama Pembangunan Bappeda, Wilujeng Sriwahyuni, S.T., beserta anggota.

Sugimulyo menegaskan bahwa monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan Program PHTC berjalan semestinya, termasuk pengecekan menyeluruh terhadap aset daerah yang digunakan untuk mendukung operasional Sekolah Unggul Garuda.

“Kami memastikan tidak terdapat kendala atau permasalahan terkait aset daerah yang digunakan untuk sekolah ini, baik lahan, tanah, maupun bangunan yang telah diserahkan pemerintah daerah,” jelasnya.

Selain dokumen aset, BPKP juga meninjau langsung kondisi fisik untuk memastikan aspek kondisi alam, lingkungan sekitar, serta topografi lokasi sesuai standar program pendidikan unggulan nasional. “Seluruh aspek kami lihat untuk memastikan fasilitas yang digunakan aman, layak, dan mendukung kebutuhan Program PHTC,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Rejang Lebong HM Fikri Thobari, SE, MAP menyampaikan bahwa seluruh persyaratan teknis pembangunan SMA Unggul Garuda telah disampaikan ke Kemendikdikti, termasuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang sudah ditandatangani.

“Semua persyaratan teknis sudah berada di Kemendikdikti dan NPHD juga sudah diteken. Artinya, proses pembangunan tinggal menunggu tahapan berikutnya oleh Kemendikti Saintek. Insya Allah akan dimulai pada awal 2026,” ujar Bupati.

Bupati Fikri menegaskan bahwa monitoring BPKP merupakan bagian dari persyaratan teknis akhir untuk memastikan aset yang dihibahkan kepada Kemendikdikti Saintek berstatus clear and clean, baik secara administrasi maupun fisik.

“Monitoring dari BPKP penting karena aset yang akan kita hibahkan harus benar-benar clear and clean. Ini bagian dari prosedur sebelum pembangunan dimulai,” tegasnya.

Lebih jauh, Bupati menuturkan bahwa pembangunan SMA Unggul Garuda akan menjadi momentum penting untuk mengembalikan marwah Rejang Lebong sebagai ikon pendidikan di Sumatera Bagian Selatan.

“Rejang Lebong sejak dulu dikenal sebagai wilayah yang maju dalam pendidikan. Dengan hadirnya SMA Unggul Garuda, kita ingin mengembalikan marwah itu. Ini kesempatan besar untuk kembali menjadi ikon pendidikan di Sumatera Bagian Selatan,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala BPKD Dicky Iswandi, ST melalui Kabid Aset Dodi Isgianto menyatakan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh tahapan pengawasan tersebut.

“Monitoring ini sangat membantu kami memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan Program PHTC telah sesuai aturan dan perencanaan. Kami siap memberikan data dan informasi yang diperlukan,” kata Dodi.

Kabid Aset menambahkan bahwa pengawasan ini semakin krusial mengingat SMA Unggul Garuda merupakan program nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, sehingga pelaksanaannya perlu dipastikan berjalan optimal, akuntabel, dan memberi manfaat nyata  bagi peserta didik. ( Rilis )